Harga tiket wisata biasanya menjadi salah satu hal pertama yang dicek sebelum liburan. Tapi bagaimana kalau harga yang dibayar wisatawan ternyata berbeda karena aktivitas yang dilakukan di dalam destinasi?
Hal ini sedang menjadi sorotan di Kabupaten Bandung setelah muncul polemik tarif terhadap seorang wisatawan asal Malaysia yang ingin membuat vlog di Rumah Pengabdi Setan, Pangalengan. Wisatawan tersebut disebut dikenakan biaya Rp600.000 untuk aktivitas pembuatan konten. Kasus ini kemudian ramai di media sosial dan mendorong DPRD Kabupaten Bandung untuk membahas perlunya acuan tarif yang lebih jelas bagi destinasi wisata nonpemerintah.
Awalnya Bukan Soal Tiket Masuk Biasa
Polemik ini sebenarnya bukan sekadar soal harga tiket masuk wisata. Tarif Rp600.000 yang ramai dibicarakan berkaitan dengan aktivitas pembuatan vlog di lokasi Rumah Pengabdi Setan.
Menurut keterangan Disparekraf Kabupaten Bandung, wisatawan asal Malaysia tersebut pada akhirnya tidak jadi membuat vlog dan tetap masuk ke lokasi dengan membayar tiket wisatawan asing sebesar Rp25.000. Sementara biaya tambahan untuk aktivitas vlog disebut sudah diterapkan oleh pengelola sejak 2019 berdasarkan ketentuan pemilik lahan.
Dari sini muncul pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana pengelola destinasi boleh menentukan tarif tambahan untuk aktivitas tertentu?
DPRD Dorong Ada Batas Tarif
Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung M Akhiri Hailuki mendorong pemerintah daerah dan stakeholder pariwisata menyusun acuan kewajaran tarif.
Acuan tersebut nantinya bisa berupa batas tarif bawah dan batas tarif atas untuk destinasi wisata yang dikelola pihak swasta maupun BUMN. Menurut DPRD, tujuannya bukan untuk mengambil alih kebebasan pengelola dalam menentukan harga, tetapi menjaga agar tarif tetap rasional dan iklim usaha pariwisata tetap sehat.
Jadi, wacana ini bukan berarti semua tempat wisata di Bandung nantinya harus memiliki harga tiket yang sama.
Kenapa Batas Tarif Dianggap Penting?
Setiap destinasi memang punya biaya operasional yang berbeda. Ada yang menawarkan fasilitas lengkap, atraksi khusus, pemandangan alam, atau pengalaman yang memang membutuhkan biaya pengelolaan lebih besar.
Karena itu, menetapkan satu harga untuk semua destinasi tentu tidak realistis. Yang menjadi perhatian justru adalah kewajaran dan transparansi harga.
Wisatawan perlu tahu sejak awal berapa biaya yang harus dibayar dan untuk aktivitas apa saja. Jangan sampai harga baru diketahui setelah wisatawan sudah berada di lokasi atau ketika mereka ingin melakukan aktivitas tertentu.
Bagi wisatawan, informasi seperti ini penting untuk menentukan apakah sebuah destinasi sesuai dengan budget mereka atau tidak.
Bagaimana dengan Destinasi Swasta?
Di sinilah persoalannya menjadi lebih rumit.
Menurut Disparekraf Kabupaten Bandung, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membatasi nominal tarif pada daya tarik wisata yang dimiliki dan dikelola pihak swasta. Namun, pengelola tetap ditekankan untuk transparan dalam mencantumkan seluruh biaya kepada wisatawan.
Artinya, solusi yang dibicarakan bukan sekadar menetapkan angka maksimal. Pemerintah, pengelola, dan pelaku pariwisata perlu mencari bentuk aturan yang tetap memberikan ruang bagi bisnis, tetapi juga melindungi wisatawan dari biaya yang dianggap tidak wajar.
Tarif Mahal Belum Tentu Salah
Satu hal yang juga perlu dibedakan adalah harga mahal dan harga tidak transparan.
Sebuah destinasi bisa saja memiliki tiket yang lebih mahal karena menawarkan fasilitas, pelayanan, atau pengalaman yang berbeda. Wisatawan pun sebenarnya bisa memilih apakah ingin membayar atau tidak.
Masalah bisa muncul ketika harga atau biaya tambahan tidak dijelaskan dengan baik sejak awal.
Dalam industri pariwisata, transparansi justru bisa menjadi bagian dari pelayanan. Ketika wisatawan sudah mengetahui harga, aturan, dan fasilitas yang didapat, mereka bisa membuat keputusan dengan lebih nyaman.
Kreator Konten Juga Punya Peran dalam Promosi Wisata
Polemik ini juga menarik karena berkaitan dengan aktivitas blogger dan vlogger.
Saat ini, banyak destinasi wisata dikenal justru karena konten yang dibuat pengunjung. Satu video bisa membuat tempat yang sebelumnya kurang dikenal menjadi ramai didatangi wisatawan.
DPRD Kabupaten Bandung juga melihat aktivitas kreator sebagai bagian dari promosi destinasi. Karena itu, adanya standar yang jelas untuk aktivitas pembuatan konten dinilai bisa memberikan kepastian baik bagi pengelola maupun kreator.
Bukan berarti semua kreator harus mendapat akses gratis. Pengelola tetap berhak membuat ketentuan komersial untuk kegiatan tertentu. Tetapi aturan tersebut idealnya jelas, mudah diketahui, dan tidak membuat wisatawan atau kreator merasa mendapatkan biaya yang tiba-tiba muncul.
Jadi, Perlukah Ada Batas Tarif?
Jawabannya mungkin bukan sekadar “iya” atau “tidak”.
Yang lebih penting adalah adanya standar kewajaran dan transparansi. Pemerintah bisa berperan sebagai pihak yang membantu membuat pedoman, sementara pengelola tetap memiliki ruang untuk menentukan harga sesuai kondisi destinasi.
Dengan cara ini, destinasi wisata tetap bisa berkembang sebagai bisnis, sedangkan wisatawan mendapatkan kepastian mengenai biaya yang harus mereka keluarkan.
Apalagi Kabupaten Bandung punya banyak jenis destinasi, mulai dari wisata alam, tempat bersejarah, hingga lokasi yang berkembang karena popularitas di media sosial. Tidak semuanya bisa menggunakan standar harga yang sama.
Harga Bukan Satu-Satunya Penentu Pengalaman Wisata
Polemik harga tiket ini sebenarnya bisa menjadi momentum untuk melihat kembali bagaimana wisata di Bandung dikelola.
Wisatawan bukan cuma mencari tempat yang bagus. Mereka juga memperhatikan harga, informasi, pelayanan, akses, fasilitas, sampai pengalaman selama berada di destinasi.
Karena itu, persaingan antarobjek wisata seharusnya tidak hanya terjadi lewat harga murah atau mahal. Pelayanan dan pengalaman yang diberikan juga harus menjadi bagian dari persaingan.
Kalau harga jelas dan pengalaman yang ditawarkan sepadan, wisatawan akan lebih mudah menentukan pilihannya.
Pada akhirnya, tujuan dari adanya acuan tarif bukan sekadar membuat semua harga menjadi murah. Yang lebih penting adalah menciptakan ekosistem wisata yang adil bagi pengelola dan nyaman bagi wisatawan.
Dan untuk Bandung yang terus berkembang sebagai salah satu tujuan wisata Jawa Barat, transparansi harga bisa menjadi bagian penting agar wisatawan datang bukan hanya sekali, tetapi mau kembali lagi.
Info lebih lengkap mengenai WISATA JAWA BARAT Khususnya BANDUNG, bisa kunjungi tourbandung.co.id atau hubungi Whatsapp dan E-Mail kam